Politik Tumompaso

Wajah Demokrasi Di Tumompaso

(Tercoreng Di Tangan ‘SULUT’)

Ada fenomena cukup kontras tentang sikap berdemokrasi di Kecamatan Tompaso dan pemekaran baru Kecamatan Tompaso Barat di wilayah Minahasa ini. Sikap berdemokrasi yang kontras itu terjadi secara vis a vis antara masyarakat dan kaum elit. Masyarakat nampaknya tak memiliki keinginan kuat untuk berkontribusi nyata dalam proses memilih yang benar calon pemimpin daerah sebagai tonggak penentuan kemajuan wilayah ini, sehingga pada akhirnya elit penguasa merasa bebas untuk menancapkan taring kekuasaaanya. Bukti nyatanya tingkat partisipatif memilih hanya ditentukan dengan berapa banyaknya uang yang bisa didapat tanpa harus tahu seberapa berpihaknya partai dan calon yang diusung untuk memajukan daerah kita. Dengan bahasa keren politik kini “Segala Urusan Lewat Uang Tunai = SULUT”.

Setting kisah di atas, bukan terjadi pada masa kekuasaan otoriter, semisal zaman orde baru. Namun sepertinya suasana demikian tumbuh dimasa reformasi, bahkan kini makin menggila. Ada indikasi kuat bahwa hal itu terjadi karena ketidakmatangan mental untuk berpartisipasi dalam kemajuan Kecamatan Tompaso dan Tompaso Barat ini. Sebagaimana yang dimanafestasikan dalam retorika warga Tumompaso, pemilu menjadi ajang elit penguasa untuk kembali “berbudi” dengan berbagi kepada sesama (money politics) Alangkahnya mulianya jikalau tanpa disertai dengan hasrat untuk terpilih menjadi kaum elit dan penguasa.

Sungguh tidak benar pandangan yang menyatakan bahwa kesadaran berdemokrasi di Tumompaso ini masih seumur jagung, jika diukur dari sudut waktu. Bukankan Tumompaso sudah mengenal demokrasi sejak tahun 757M bahkan menjadi dapur dan guru demokrasi serta politik di jazirah Minahasa, saat jazirah Minahasa dibagi pada empat sub-etnis awal. Namun jika pandangan yang berbeda itu muncul yang dimulai asumsinya melalui pertanyaan : sampai kapan situasi tersebut bertahan dan dipertahankan? Pandangan ini selain mengajak masyarakat Tompaso Raya untuk berpartisipasi dalam proses demokrtisasi sejati, juga menghimbau kepada masyarakat Tompaso Raya agar belajar dari pengalaman yang pahit di masa lalu secara cepat.

Jelasnya, agar masyarakat Tompaso Raya untuk benar-benar dalam memilih pemimpin dan wakilnya berdasarkan kemampuan yang mapan dan selalu berpihak pada rakyat. Bukan karena adanya pengaruh si SULUT yang menggiurkan. Bermuara juga dari istilah lain “ ADUL” ada duit urusan lancar, maka apa saja yang menjadi bualan hasrat akan terpuaskan.

Cukup sudah waktu si SULUT dan ADUL berkeliaran di Kecamatan Tompaso Raya ini, kapan saja, lebih-lebih menjelang pemilu tiba. Jangan sampai guru demokrasi dan politik di Tumompaso terjamah dengan kebejatan si SULUT dan ADUL yang tak bertanggung jawab.

Kultur ala SULUT dan ADUL semakin mencoreng wajah demokrasi di Tompaso Raya, yang pada gilirannya akan membelenggu ruang gerak kemajuan Tompaso Raya itu sendiri. Memang benar, kemajuan bukan saja atas berkah adanya demokrasi, tetapi perlu diingat demokrasi bagian dari proses kemajuan itu. Bermula dari niat yang tak baik, tentu saja akan berimplikasi pada perbuatan yang tak baik pula.  Sehingga halal-haram bukan menjadi aturan, boleh atau tidak bukan menjadi pegangan. Yang ada hanyalah kata jadi atau tidak. Kalau sudah demikian, demokrasi menjadi taruhan.

Tompaso Raya, jalannya masih panjang dan tak berhenti setelah tanggal 9 Desember 2015. Jangan sampai ia dikendalikan oleh orang-orang yang tak punya tanggung jawab sehingga masa depannya menjadi suram dan tak terarah. Semuanya tergantung masyarakat Tompaso Raya itu sendiri, khsusunya ketika memilih calon pemimpin dan wakilnya, karena itu sangat menentukan haluan Tompaso Raya ke depan. Mau di bawa kemana Tompaso Raya…..????